 |
| Foto: Muslim Nusantara Institute. |
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Founder Muslim Nusantara Institute (MUNAS Institute), Affandi Affan, SH, MH, CTA. Ia menilai penyampaian persoalan biaya pendidikan secara langsung kepada Presiden dapat membuka ruang pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah.
“Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Zulkifli Hasan. Beliau tidak hanya berbicara tentang pendidikan, tetapi membawa langsung persoalan yang dirasakan masyarakat kepada Presiden Prabowo. Ini menunjukkan bahwa Pak Zulhas benar-benar menangkap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya di ruang pengambilan kebijakan,” ujar Affandi Affan, Selasa (22/9/2026).
Menurut Affandi, mahalnya biaya pendidikan merupakan persoalan yang dirasakan sebagian keluarga Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah biaya masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri.
Dalam momentum HUT ke-28 PAN, Zulhas memang menyoroti tingginya biaya jalur mandiri di sejumlah PTN. Presiden Prabowo kemudian menyatakan akan menggelar rapat terbatas untuk membahas pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri, mulai dari SD hingga perguruan tinggi negeri.
“Pak Zulhas melihat persoalan ini dari perspektif rakyat. Ketika biaya pendidikan menjadi beban bagi keluarga, beliau membawa persoalan tersebut langsung kepada Presiden. Bagi saya, ini adalah bentuk konkret bagaimana seorang pemimpin politik menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya menjadi agenda kebijakan nasional,” katanya.
Presiden Prabowo dalam pernyataannya pada acara HUT ke-28 PAN menyatakan biaya pendidikan negeri dari jenjang SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis. Pemerintah juga telah menyampaikan bahwa pembahasan mengenai skema pendidikan gratis tersebut akan ditindaklanjuti.
Affandi turut mengapresiasi respons Presiden Prabowo terhadap persoalan pendidikan yang disampaikan Zulhas.
“Kita juga memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang merespons dengan cepat aspirasi tersebut. Pak Zulhas membuka ruangnya, menyampaikan persoalannya, dan Presiden menangkapnya sebagai persoalan penting yang harus segera dicarikan solusi,” ujar Affandi.
Ia menilai komunikasi antara pemimpin politik dan pemerintah menjadi salah satu bagian penting dalam membawa persoalan masyarakat ke dalam pembahasan kebijakan.
“Pak Zulhas menunjukkan bahwa posisi politik harus digunakan untuk menyampaikan suara rakyat. Beliau mengambil persoalan yang konkret, yaitu biaya pendidikan, kemudian menyampaikannya langsung kepada Presiden. Saya kira ini contoh politik yang substantif karena yang dibicarakan adalah masa depan anak-anak Indonesia,” tegasnya.
Bagi Affandi, pembahasan pendidikan gratis tidak sebatas persoalan menghapus biaya pendidikan. Lebih jauh, gagasan tersebut berkaitan dengan upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
“Jangan sampai ada anak Indonesia yang memiliki kemampuan dan cita-cita tinggi tetapi harus berhenti atau tidak bisa melanjutkan pendidikan karena persoalan biaya. Karena itu, gagasan yang disampaikan Pak Zulhas dan kemudian mendapat respons Presiden Prabowo ini patut kita dukung sebagai bagian dari ikhtiar memperluas akses pendidikan,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah masih perlu membahas mekanisme dan skema pembiayaan sebelum gagasan tersebut diterapkan secara luas. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto sebelumnya menyatakan kementeriannya tengah mengkaji kemungkinan pendidikan tinggi negeri gratis serta opsi skema pembiayaannya.
Affandi berharap isu yang telah mendapat perhatian Presiden tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi berlanjut hingga tahap perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
“Saya berharap Pak Zulhas tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Kami berharap beliau terus mengawal gagasan ini agar benar-benar menjadi kebijakan yang dirasakan masyarakat. Ketika sebuah aspirasi sudah mendapat respons langsung dari Presiden, tentu masyarakat menunggu bagaimana gagasan tersebut diwujudkan secara konkret,” ujarnya.
Ia menambahkan, MUNAS Institute siap berkontribusi melalui perspektif masyarakat sipil, akademisi, dan profesional dalam pembahasan kebijakan pendidikan nasional.
“Kami melihat Pak Zulhas telah membuka pintu bagi lahirnya diskursus besar tentang pendidikan gratis. Sekarang momentum ini harus kita kawal bersama. Presiden memiliki komitmen, Pak Zulhas telah menyuarakan aspirasi, dan masyarakat tentu berharap hasil akhirnya adalah semakin terbukanya akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa,” pungkas Affandi.
Affandi menilai pendidikan memiliki posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, akses pendidikan yang lebih luas menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan Indonesia menuju 2045. (red)