 |
| Foto: Aksi masyarakat desa Silomlom di PT Padasa Enam Utama. (Istimewa) |
Asahan, Kerangsatu.com — Masyarakat Desa Silomlom, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, memberikan batas waktu 3×24 jam kepada PT Padasa Enam Utama untuk merespons tuntutan terkait lahan yang mereka klaim sebagai milik warga.
Ultimatum tersebut disampaikan Kelompok Tani (Poktan) Ampibi Silom Jaya melalui surat pernyataan tuntutan yang diserahkan secara resmi kepada manajemen perusahaan, Senin (14/9/2026).
Dalam surat itu, warga meminta aktivitas perusahaan di atas lahan yang mereka klaim memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) segera dihentikan.
Masyarakat menyebut lahan tersebut merupakan hak warga yang dibuktikan dengan dokumen yang menurut mereka diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah desa.
Warga juga mempersoalkan aktivitas yang mereka sebut berupa penggusuran, pembukaan lahan, perusakan tempat tinggal hingga penanaman kelapa sawit tanpa izin.
Persoalan tersebut dinilai masyarakat sebagai dugaan penyerobotan tanah dan pelanggaran terhadap hak keperdataan warga. Namun, tudingan tersebut merupakan klaim dari pihak masyarakat dan masih memerlukan klarifikasi dari PT Padasa Enam Utama.
Empat Tuntutan Warga
Ada empat tuntutan utama yang disampaikan Poktan Ampibi Silom Jaya kepada perusahaan.
Pertama, warga meminta PT Padasa Enam Utama menghentikan seluruh aktivitas penggarapan, penanaman dan pemanenan di atas lahan yang mereka klaim memiliki SHM dan SKT.
Kedua, masyarakat meminta lahan tersebut dikembalikan kepada pemilik yang mereka sebut sebagai pemegang hak, termasuk mengembalikan fungsi lahan kepada warga.
Ketiga, warga meminta dilakukan pemetaan ulang batas koordinat HGU perusahaan. Mereka menginginkan proses tersebut melibatkan perwakilan masyarakat, pemerintah desa, Forkopimcam dan instansi pertanahan terkait.
Pemetaan ulang dinilai penting untuk memastikan batas lahan secara jelas sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih antara lahan yang diklaim warga dengan wilayah HGU perusahaan.
Keempat, masyarakat menuntut kompensasi atau ganti rugi atas kerusakan lingkungan, tanaman yang disebut telah dirusak serta kerugian materiil yang mereka klaim timbul akibat penggarapan lahan.
Jika Tak Ada Respons, Warga Siapkan Jalur Hukum
Batas waktu 3×24 jam yang diberikan warga bukan tanpa konsekuensi.
Apabila perusahaan dinilai tidak menunjukkan iktikad baik dalam menyelesaikan persoalan tersebut, masyarakat bersama kuasa hukum menyatakan siap mengambil langkah hukum.
Sejumlah opsi telah disiapkan, mulai dari melaporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri hingga menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian ATR/BPN.
Masyarakat menyebut langkah hukum itu berkaitan dengan dugaan penyerobotan, pengrusakan dan pencurian yang mereka klaim terjadi dalam proses penggarapan lahan.
Warga Tegaskan Tak Menolak Perusahaan
Di tengah persoalan tersebut, perwakilan Poktan Ampibi Silom Jaya menegaskan bahwa masyarakat tidak mempersoalkan keberadaan perusahaan.
Yang menjadi keberatan warga, menurut mereka, adalah aktivitas perusahaan di atas lahan yang diklaim telah memiliki dokumen kepemilikan.
"Tanah kami memiliki sertifikat resmi dari negara. Bukan tanah ulayat yang diperdebatkan, melainkan tanah yang sudah memiliki SHM dan SKT sah. Kami tidak menolak kehadiran perusahaan, tetapi kami menolak jika perusahaan merampas tanah yang sudah jelas milik warga. Jangan jadikan CSR dan Plasma sebagai alasan untuk menutupi kesalahan penyerobotan tanah bersertifikat." — perwakilan Poktan Ampibi Silom Jaya.
Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang transparan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, khususnya dalam memastikan status dan batas lahan.
Namun, jika tuntutan tidak mendapatkan penyelesaian dalam batas waktu yang diberikan, warga memastikan persoalan tersebut akan dibawa ke jalur hukum.
Kini, perhatian tertuju pada respons PT Padasa Enam Utama atas ultimatum 3×24 jam yang disampaikan masyarakat Desa Silomlom. (SM)