MEDAN, Kerangsatu.com – Wakil Bupati Asahan, Rianto, mengikuti kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri PANRB RI, Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. H. Purwadi Arianto, M.Si., Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, para kepala daerah se-Sumut, serta jajaran OPD.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur, tetapi juga memastikan pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan normal dan lebih baik.
Bobby mengungkapkan, dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif, termasuk Kabupaten Asahan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas serta memperbanyak jenis layanan MPP, sekaligus mengajak daerah yang belum memilikinya agar segera membangun fasilitas tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri PANRB RI Purwadi Arianto mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan menangani dampak bencana.
Menurutnya, MPP merupakan wajah birokrasi sekaligus wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menyesuaikan sistem pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya.
Dalam kesempatan tersebut, Purwadi juga mengapresiasi delapan daerah di Sumut yang telah memiliki MPP aktif, yakni Asahan, Simalungun, Batubara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Tebing Tinggi, Medan, dan Pematangsiantar.
Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan bahwa keberadaan MPP merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi, efektif, dan mudah dijangkau masyarakat.
“Ini merupakan kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus kita jaga. Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit,” ujar Rianto.
Ia menegaskan, pemerintah harus hadir memberikan kemudahan dan solusi bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan pelayanan lainnya.
“Masyarakat tidak boleh dipersulit oleh urusan administrasi, justru pemerintah harus hadir memberikan kemudahan dan solusi atas kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Rianto menambahkan, melalui kegiatan tersebut Pemkab Asahan memperoleh penguatan agar MPP tidak hanya menjadi tempat pengurusan administrasi, tetapi juga pusat pelayanan terpadu yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam pemulihan pascabencana.
Ke depan, Pemkab Asahan berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, menambah jenis layanan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi agar MPP semakin optimal.
“Prinsipnya, pelayanan publik harus berorientasi pada kepuasan dan kepentingan masyarakat,” pungkas Rianto. (SM)