 |
| Foto: Deretan Kepala Daerah Borong Penghargaan UHC Awards 2026. |
Kerangsatu.com, Jakarta — Komitmen pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat kembali mendapat pengakuan nasional. Ratusan kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia menerima apresiasi dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026, sebuah penghargaan bergengsi yang digelar BPJS Kesehatan.
Pada perhelatan tersebut, tercatat 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota berhasil meraih penghargaan atas keberhasilan mereka memastikan masyarakat di wilayahnya terlindungi melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ajang penghargaan ini menjadi penegasan bahwa peran aktif kepala daerah merupakan kunci dalam mewujudkan akses layanan kesehatan yang adil dan merata.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa capaian ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
"Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Capaian tersebut sekaligus melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029," tegas Ghufron.
Menurutnya, keterlibatan kepala daerah memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan tersebut. Mulai dari kebijakan daerah, alokasi anggaran, hingga dorongan aktif kepada masyarakat agar terdaftar dan tetap menjadi peserta aktif Program JKN.
UHC Jadi Pilar Pembangunan Nasional dan Target Global
Ghufron menambahkan, Universal Health Coverage tidak hanya menjadi target nasional, tetapi juga bagian dari komitmen Indonesia terhadap agenda pembangunan global.
“Sejalan dengan agenda pembangunan Global Sustainable Development Goals Tahun 2030, Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai salah satu indikator utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program JKN yang menjadi indikator pencapaian target SDGs 3.8, dengan tujuan mencakup seluruh penduduk pada tahun 2030,” terang Ghufron.
Lebih jauh, ia memaparkan bahwa keberhasilan UHC membawa dampak langsung terhadap kesejahteraan sosial. Berdasarkan kajian LPEM FEB UI tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC menunjukkan tingkat kesakitan yang lebih rendah, akses pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.
"Di sisi lain, peningkatan cakupan kepesertaan juga mendorong meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan. Saat ini, rata-rata kunjungan peserta Program JKN ke fasilitas kesehatan telah mencapai dua juta kunjungan per hari, mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan," tambah Ghufron.
Untuk menjaga kualitas layanan di tengah tingginya pemanfaatan, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan sekaligus mendorong optimalisasi layanan primer. Digitalisasi layanan juga menjadi fokus utama guna meningkatkan kemudahan dan kenyamanan peserta.
"Peserta JKN juga dapat memanfaatkan antrean online saat hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan, kapan pun dan di mana pun. Bahkan ada juga fitur i-Care JKN, yang dapat melihat riwayat pelayanan peserta JKN di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu satu tahun, yang memudahkan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan cepat dan tepat," kata Ghufron.
Selain itu, BPJS Kesehatan menyediakan berbagai kanal layanan non tatap muka, seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165.
UHC Awards Jadi Pemicu Daerah Lain
Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen tersebut, penghargaan UHC Awards Tahun 2026 diberikan kepada kepala daerah dalam tiga kategori, yakni Utama, Madya, dan Pratama. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi daerah lain untuk mempercepat pencapaian Universal Health Coverage.
“Capaian ini bukanlah akhir, melainkan fondasi awal dalam menjaga keberlanjutan Program JKN sebagai gotong royong bersama seluruh anak bangsa. Dengan sinergi yang terus diperkuat, perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia dapat terus terjaga secara berkesinambungan,” ucap Ghufron.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa Program JKN merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi amanat konstitusi.
“Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bangsa. Dengan masyarakat yang sehat, akan tercipta masyarakat yang makmur, sejahtera, dan unggul,” lanjutnya.
Cak Imin juga menegaskan target pemerintah untuk mendorong cakupan kepesertaan hingga 99 persen penduduk pada tahun 2029. Ia menekankan bahwa keberlanjutan kepesertaan merupakan tanggung jawab bersama, terutama pemerintah daerah.
“Tidak boleh ada pemerintah daerah yang jumlah peserta JKN-nya justru menurun. Selain perluasan cakupan, pemerintah agar mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan agar manfaat Program JKN dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” tegas Cak Imin.
Ia berharap, UHC Awards 2026 tidak hanya menjadi seremoni penghargaan, tetapi juga momentum percepatan agar seluruh masyarakat Indonesia benar-benar terlindungi oleh Program JKN, demi mewujudkan Indonesia yang semakin sehat dan berdaya.
Penulis : Dhan.
Editor : Dhan.