Foto: OPD mengikuti rapat koordinasi pemerintahan. (Istimewa)
Asahan, Kerangsatu.com - Wakil Bupati Asahan, Rianto, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sekadar mengejar realisasi anggaran, tetapi juga memastikan setiap program memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Penguatan integritas dan pencegahan korupsi turut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) Kabupaten Asahan, Selasa (27/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Aula Melati, Kantor Bupati Asahan, itu menjadi momentum evaluasi kinerja sekaligus penguatan koordinasi antarperangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Rianto menegaskan, upaya membangun pemerintahan yang bersih harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya untuk memenuhi penilaian atau mengejar penghargaan.
“Komitmen antikorupsi tidak boleh hanya menjadi target administratif untuk memperoleh penghargaan. Integritas harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama melalui pelayanan publik yang baik, transparansi, dan akuntabilitas,” tegas Rianto.
Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mempersiapkan diri menghadapi observasi dan penilaian oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Meski demikian, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
Menurut Rianto, budaya kerja berintegritas membutuhkan komitmen seluruh aparatur, mulai dari pimpinan hingga pelaksana. Setiap pegawai diharapkan bekerja profesional, mematuhi aturan, serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Selain persoalan integritas, ia menyoroti pentingnya percepatan pelaksanaan program dan pengelolaan belanja daerah yang bertanggung jawab. Tingkat penyerapan anggaran, kata dia, harus sejalan dengan efektivitas kegiatan dan pencapaian sasaran pembangunan.
“Realisasi anggaran harus berjalan seiring dengan kualitas pelaksanaan program. Setiap anggaran yang digunakan harus tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, seluruh OPD diminta mengelola anggaran secara cermat, transparan, dan akuntabel. Percepatan program juga harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku agar penggunaan anggaran benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat.
Rakorpem tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, camat se-Kabupaten Asahan, seluruh kepala puskesmas, serta undangan lainnya.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan mendorong peningkatan kinerja aparatur, penguatan pencegahan korupsi, dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil serta kepentingan masyarakat. (SM)