 |
| Foto: Rapat koordinasi digelar Pemkab Asahan. (Istimewa) |
Kerangsatu.com, Asahan - Pemerintah Kabupaten Asahan kini menempuh langkah strategis melalui program pemetaan infrastruktur secara menyeluruh. Dalam Rapat Koordinasi Pemerintah (Rakorpem) yang digelar di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, seluruh camat, kepala puskesmas, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk menyampaikan kondisi wilayahnya secara apa adanya—tanpa ditutup-tutupi.
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus berpijak pada data nyata di lapangan. “Saya ingin laporan yang faktual dan terukur. Jangan hanya berdasarkan perkiraan. Kita ingin rencana pembangunan yang tepat sasaran dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Taufik dengan tegas.
Berdasarkan hasil pendataan terbaru tahun 2025 melalui sistem Asahan Satu Data, total panjang jalan kabupaten tercatat 1.398,13 kilometer. Dari jumlah tersebut, hanya 36,18 persen yang dalam kondisi baik, sementara 63,82 persen lainnya masuk kategori rusak sedang hingga berat.
Kondisi ini menjadi dasar bagi Pemkab Asahan untuk menetapkan skala prioritas pembangunan. Perbaikan infrastruktur jalan akan dilakukan secara bertahap mulai akhir tahun ini hingga beberapa tahun mendatang. Skema ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah dan kebijakan pengetatan fiskal nasional yang tengah diterapkan pemerintah pusat.
“Tidak semua bisa dikerjakan sekaligus. Tapi kita pastikan yang paling parah dan paling dibutuhkan masyarakat akan jadi prioritas pertama,” kata Bupati Taufik.
Selain fokus pada pembenahan infrastruktur, pemerintah daerah juga menaruh perhatian besar pada peningkatan layanan publik, terutama di sektor kesehatan. Bupati menugaskan Dinas Kesehatan, RSUD HAMS, dan seluruh puskesmas agar terus memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat.
Ia meminta seluruh tenaga medis untuk menjaga kedisiplinan, memastikan ketersediaan obat, dan memberikan pelayanan yang cepat serta ramah kepada pasien.
Melalui kebijakan Universal Health Coverage (UHC), Pemkab Asahan juga menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan. Langkah ini dilakukan agar seluruh warga dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani biaya.
“Jangan ada lagi warga Asahan yang kesulitan berobat. Tugas pemerintah adalah memastikan mereka bisa sehat tanpa harus memikirkan biaya,” tegas Bupati.
Isu ekonomi rakyat juga menjadi pokok bahasan dalam Rakorpem tersebut. Pemerintah Kabupaten Asahan tengah mendorong implementasi program Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan sebagai sarana penguatan ekonomi berbasis komunitas.
Program ini diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian finansial masyarakat desa serta membuka peluang usaha baru yang dikelola secara kolektif. Bupati meminta seluruh camat dan kepala desa untuk aktif membentuk serta mendampingi koperasi agar menjadi wadah ekonomi produktif.
“Pembangunan bukan hanya soal memperbaiki jalan, tapi juga memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat. Koperasi bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang menghidupi banyak orang,” ujarnya.
Penulis : S Marpaung
Editor : Ramadhan.