Oleh: Dedi Irawan, Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara / Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah
Kerangsatu.com - Di tengah duka dan keprihatinan akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, ruang publik justru diramaikan oleh serangan narasi, meme, maupun video AI yang menyasar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Serangan tersebut berkembang cepat, masif, dan tanpa basis data yang benar serta penjelasan kebijakan yang utuh.
Situasi ini mengundang pertanyaan penting; siapa sebenarnya yang sedang membidik Zulkifli Hasan.
Zulkifli Hasan diserang melalui tudingan hoax penerbitan izin kawasan hutan lindung yang dikaitkan dengan terjadinya bencana alam di beberapa provinsi di Sumatera. Narasi ini dibangun seolah-olah kebijakan yang dilekatkan pada satu figur menjadi penyebab langsung bencana.
Padahal, bencana alam adalah persoalan multidimensional yang melibatkan faktor alam, perubahan iklim, tata ruang, serta kebijakan lintas sektor dan lintas waktu. Menyederhanakan tragedi kemanusiaan menjadi tuduhan personal tanpa kajian regulatif dan ilmiah bukan hanya menyesatkan, tetapi juga tidak adil bagi publik yang membutuhkan penjelasan berbasis fakta. Apalagi, menuduh Zulkifli Hasan sebagai penyebab utama yang faktanya tidak memiliki kaitan apapun dengan ketiga wilayah tersebut.
Di saat berbagai narasi hoax berkembang, Partai Amanat Nasional tetap memilih untuk fokus pada kerja kemanusiaan. Struktur dan kader PAN hadir langsung di lokasi bencana, menyalurkan bantuan, mendampingi korban, dan berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Bahkan, Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum sekaligus Menko Pangan, hadir sejak pertama kali terjadinya bencana sebagai bentuk quick respons Pemerintah memastikan negara hadir di saat rakyat mengalami musibah.
Di tengah derasnya serangan hoax tersebut, PAN tetap berjuang hadir dan melakukan apapun yang mungkin dapat dilakukan guna membantu korban bencana.
Serangan terhadap Zulhas tidak bisa dilepaskan dari posisinya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus orang dekat Presiden Prabowo Subianto yang dipercaya mengeksekusi agenda strategis nasional.
Instruksi Presiden Prabowo terkait ketahanan pangan nasional, swasembada pangan, stabilisasi harga gabah, swasembada garam, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dijalankan secara konkret melalui koordinasi lintas kementerian. Kebijakan ini menyentuh sektor yang sangat sensitif dan strategis, karena menyangkut hajat hidup jutaan rakyat yang selama ini terabaikan dan hanya menjadi objek penderita.
Menariknya, serangan tidak berhenti pada Zulhas. Isu kemudian melebar ke figur kabinet yang diduduki oleh Menteri PAN seperti Yandri Susanto, Menteri Perdagangan, hingga muncul aksi demonstrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari Aliansi yang memiliki keterkaitan dengan kelompok tertentu.
Dalam negara demokrasi, penyampaian aspirasi tentu sah. Namun publik juga berhak bertanya: mengapa isu ini berkembang secara simultan dan saling terhubung, dari bencana, kebijakan pangan, hingga kementerian teknis yang semuanya diamanatkan Presiden kepada PAN.
Lebih jauh, narasi hoax yang beredar mulai mengarah secara sistematis pada tudingan mengenai kepemilikan perusahaan Presiden Prabowo Subianto di wilayah-wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Jika ditarik lebih dalam, arah isu ini menunjukkan bahwa yang disasar bukan hanya Zulhas sebagai individu, tetapi mengarah pada PAN sebagai parpol yang setia sejalan dengan Presiden Prabowo, menjadi "pagar betis" sekqligus eksekutor dalam menjaga dan mengamankan kebijakan strategis Presiden dalam upaya mensejahterakan rakyat.
Dalam konteks kebijakan pangan, publik perlu memahami bahwa sektor ini selama bertahun-tahun tidak lepas dari praktik rente, permainan distribusi, dan mafia tata niaga. Ketika pemerintah mulai menata ulang sistem, memperpendek rantai distribusi, dan memastikan harga gabah berpihak pada petani, pupuk murah, maka kepentingan lama yang selama ini diuntungkan oleh sistem tersebut berpotensi merasa terganggu.
Di titik inilah, serangan narasi sering kali muncul bukan untuk memperbaiki kebijakan, tetapi untuk melemahkan figur yang menjalankan kebijakan tersebut.
Opini ini tidak dimaksudkan untuk menutup ruang kritik terhadap Zulkifli Hasan atau pemerintah. Kritik adalah bagian penting dari demokrasi. Namun kritik yang sehat harus dibangun di atas data, konteks, dan niat memperbaiki, bukan hoaks, fitnah, atau eksploitasi bencana kemanusiaan, serta bertujuan memecah belah bangsa.
Pertanyaan “Siapa Membidik Zulkifli Hasan?” pada akhirnya mengajak kita semua untuk berpikir lebih jernih: apakah yang kita saksikan hari ini adalah kritik kebijakan, atau pertarungan kepentingan yang merasa terusik oleh perubahan kebijakan yang sepenuhnya memihak kepentingan rakyat.
Mengutip pernyataan Menhan Syafrie Syamsudin dalam berbagai kesempatan, bahwa tidak boleh ada republik dalam republik, tidak boleh negara dikuasai oleh mafia, negara harus kuat agar dapat menjaga kekayaan dan mensejahterakan rakyat.